Prasasti Jabar

Warga Banyusari Keluhkan Oknum Calo Tenaga Kerja, Begini Tanggapan Akmaludin

Akmaludin saat menggelar reses di Kecamatan Banyusari

KARAWANG-Anggota DPRD Kabupaten Karawang dari Fraksi Golkar, Akmaludin menggelar reses di Kecamatan Banyusari, Jumat (10/12/2021). Dalam reses tersebut masyarakat mengeluhkan masalah mahalnya biaya untuk mendapatkan pekerjaan di industri akibat keberadaan oknum calo tenaga kerja.

Masyarakat Banyusari, Indri mengaku kesulitan mencari kerja meski begitu banyak industri yang berdiri di Kabupaten Karawang. Ada pun jalan mulus melalui oknum calo tenaga kerja harus ditempuh dengan mahalnya biaya yang mencapai puluhan juta.

“Kita (Karawang) ini kan banyak industri, tapi cari kerja masih susah. Kalau mau mudah harus ada biaya admin (nyogok) ke oknum calo (tenaga kerja),” ungkap dia.

Ia menuturkan, sejatinya masyarakat mencari kerja untuk bisa memiliki penghasilan agar mampu memperbaiki kondisi ekonomi. Namun keberadaan oknum membuat para pencari kerja kesulitan karena mahalnya biaya.

“Kita itu kan cari kerja biar dapat uang. Ini mau kerja malah dimintai uang,” cetusnya.

Mendengar keluhan tersebut, Akmaludin mengaku miris dengan masih adanya oknum calo tenaga kerja yang meminta sejumlah biaya kepada para pencari kerja. Untuk itu ia berjanji akan lebih gencar dalam mendorong pemerintah daerah memperbaiki sistem rekruitmen tenaga kerja agar terhindar dari praktek percaloan.

“Mendengar masih adanya oknum calo (tenaga kerja) saya merasa miris. Maka saya bersama Fraksi Golkar akan lebih gencar lagi untuk mengatasi masalah ini,” tegas dia.

Akmaludin memaparkan, saat ini Pemerintah Daerah Karawang sudah memiliki aplikasi pencari kerja yang secara khusus hanya dapat diakses oleh warga Karawang, sebab untuk masuk ke aplikasi tersebut membutuhkan NIK Karawang. Program tersebut juga merupakan upaya untuk menekan keberadaan calo, karena pencari kerja akan langsung terkoneksi dengan perusahaan secara online.

“Sebenarnya Pemerintah Daerah sudah punya program yang sangat bagus untuk menekan praktek percaloan tenaga kerja, namun mungkin masih kurang tersosialisasi, sehingga masih banyak masyarakat yang belum tahu,” tandasnya.(red)

Exit mobile version