Anggota DPRD Provinsi Jabar Sri Rahayu Agustina saat monitoring Kantor Pos dan Gudang Bulog
KARAWANG-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Golkar, Sri Rahayu Agustina turut menyoroti persoalan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Karawang yang sudah berjalan sekama satu pekan sejak Rabu (6/5/2020) lalu.
Mantan Wakil Ketua I DPRD Karawang itu mengatakan, sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang melakukan evaluasi dari penerapan PSBB yang sudah berjalan selama satu pekan.
Ia menilai, terlihat adanya kekurangsiapan Pemkab Karawang selama pelaksanaannya, sehingga malah memunculkan berbagai masalah baru di lingkungan masyarakat. Terhitung penutupan Jalan Tuparev, reaksi pedagang Pasar Baru Karawang, penyaluran bantuan sosial hingga dapur umum.
“Banyak yang mem-bully pemerintah pada akhirnya. Itu karena ketidaksiapan dan dikaji secara matang PSBB ini hingga akhirnya banyak masalah terjadi,” ujarnya, Selasa (12/5/2020).
Menurutnya, langkah evaluasi bupati dan jajaran harus disegerakan karena mereka perlu segera membuat suatu formula untuk memecahkan masalah-masalah di lapangan. Hal demikian untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Di media sosial masyarakat banyak mengeluh kualitas beras tidak layak. Dapur umum yang juga belum merata di tiap desa. Sementara pemerintah terus gencar intruksikan masyarakat berdiam dirumah, tanpa dibarengi kesiapan penunjang kebutuhan rakyat,” ulasnya.
Sebab itu, ia berharap Pemkab Karawang segera mengambil langkah tempat.
“Selain gencar patroli pencegahan Covid-19, juga dipersiapkan segala kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.(zak)