PURWAKARTA – Ribuan element masyarakat purwakarta beserta ormas Islam dan Majelis Ulama Indonesia Kab Purwakarta, deklarasikan penolakan keberadaan Ormas Hizbu Tahrir Indonesia (HTI) dan segala bentuk atributnya bercokol di wilayah Kabupaten Purwakarta.
Deklarasi menolak HTI tersebut di gelar di halaman Masjid Agung Baing Yusup Purwakarta pada Selasa (31/7/2019) dengan membentangkan bendera Merah Putih berukuran besar sebagai simbol persatuan NKRI.
Diketahui, Tujuh poin kesepakat pun dihasilkan melalui deklarasi yang juga dihadiri Bupati Purwakarta tersebut.
diantaranya; pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan komitmen dan kesepakatan yang sudah final dengan Pancasila sebagai ideologi yang senantiasa kami bela sampai titik darah penghabisan.
Kemudian, seluruh gerakan dan atribut yang merongrong NKRI dengan propaganda atas dalih apapun harus di hapuskan dari NKRI. Ketiga, kondusifitas Indonesia khususnya Purwakarta menjadi komitmen bersama sebagai satu bangsa untuk dijaga dan dipertahankan bersama-sama.
“Yang keempat, kami menolak dengan tegas keberadaan HTI dan seluruh gerakan serta atributnya di Purwakarta dan meminta pemerintah dan penegak hukum untuk menindak secara tegas terhadap praktek-praktek aktivitas dan simbol-simbol HTI di wilayah Kabupaten Purwakarta,” kata Sekretaris PCNU Purwakarta, Saparudin dilokasi Deklarasi.
Lalu, lanjut Kang Sapar, “Kami siap menjadi garda terdepan dalam menumpas bahaya laten HTI jika aparat tidak bertindak dan kami juga enghimbau kepada seluruh warga Purwakarta agar waspada apabila melihat dan mendengar segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila,” demikian Saparudin.
Di tempat yang sama, Sekjen MUI Yusep Solehudin mengatakan, dalam deklarasi tersebut, intinya kita ormas Islam yang ada di Purwakarta sepakat bahwa Purwakarta harus sibersihkan dari kelompok-kelompok radikal dan juga harus dihilangkan simbol-simbol yang justeru membuat gaduh karena memang bertentangan dengan Pancasila.
“Ini menjadi tugas kita semua sebagai warga negara untuk tetap mempertahankan NKRI, satu hal gerombolan HTI yang sekarang menumpang pada ormas Islam harus diwaspadai dan simbol-simbolnya harus dibersihkan agar Purwakarta makin kondusif dan anti khilafah. ,” kata Yusep.
Sementara itu,Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengaku akan menindak tegas terhadap pegawai di lingkungan Pemkab Purwakarta yang menjadi anggota organisasi terlarang seperti HTI dan di ancam tidak akan mendapatkan promisi jabatan.
“Sejak awal memimpin saya komitmen bahwa tak ada tempat bagi ASN yang menjadi anggota organisasi yang bersebrangan dengan Pancasila, bahkan tidak akan mendapatkan promosi jabatan,” Ujarnya.
Untuk mencegah faham radikal yang ada di Purwakarta, Pemkab Purwakarta akan melakukan penguatan diberbagai sektor di antaranya pendidikan, serta meminta dinas terkait untuk menjelaskan pentingnya nilai Pancasila sebagai dasar negara.
“Kita akan memperkuat regulasi di bidang pendidikan. Di mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, kemudian untuk pemukiman wilayah kabupaten Purwakarta,” katanya. (Wes)
