Pengamat Politik dan Pemerintah, DR. Eka Yusup
KARAWANG-Pengamat politik dan pemerintahan, Eka Yusup menyebut Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) dari daerah pemilihan 10 yang meliputi Kabupaten Karawang dan Purwakarta seperti “ogah” atau tidak memiliki keinginan untuk membangun Karawang. Padahal lima orang dari depalan anggota DPRD Jabar daerah pemilihan 10 merupakan asal Karawang.
Eka mengatakan, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karawang tidak semuanya merupakan tanggungjawab pemerintah kabupaten dan Anggota DPRD Karawang semata. Namun dibutuhkan kolaborasi dari pemerintah provinsi dan pusat.
“Salah satu fungsi keberadaan Anggota DPRD kita di Provinsi khusus dapil 10 dan di Pusat khususnya dapil jabar 7 adalah untuk menyampaikan aspirasi dari Karawang kepada pemerintah provinsi dan pusat, agar pembangunan yang dibutuhkan di Karawang inj dapat terealisasikan,” ujar dia, Jumat (3/3/2023).
Eka mengungkapkan, informasi terkait tidak adanya pembangunan infrastruktur di Karawang melalui aspirasi Anggota DPRD Jabar, menjadi tanda kurangnya kepedulian dewan provinsi dapil 10 kepada Kota Pangkal Perjuangan.
“Kalau mereka (dewan dapil 10 DPRD Jabar) peduli kepada Karawang, harusnya bisa melihat bahwa saat ini begitu banyak pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat Karawang, dimana beberapa infrastruktur diantaranya tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Pemkab Karawang. Bukannya malah tahun 2023 ini tidak ada aspirasi infrastruktur yang dibangun di Karawang,” cetus Eka.
Masih kata Eka, anggota DPRD Jabar dapil 10 seolah hanya membutuhkan suara dari masyarakat Karawang untuk duduk di kursi legislatif tingkat provinsi, lalu lupa dengan kewajiban yang harus diberikan kepada masyarakat Karawang.
“Kalau seperti ini saya kira masyarakat Karawang bisa menilai sendiri, apakah masih pantas mereka (Anggota DPRD Jabar dapil 10) yang saat ini menjabat untuk di pilih lagi pada pileg 2024 nanti? Sedangkan tahun ini mereka malah menunjukkan ketidakpedulian kepada Karawang,” tandasnya.(red)