Pecat! Bawaslu Karawang Optimis Gugatannya Terhadap Asep Mukhsin Dipenuhi DKPP

Bawaslu Karawang sebagai pengadu di persidangan DKPP.

KARAWANG-Bawaslu Kabupaten Karawang mengaku optimis gugatannya terhadap pelaku dugaan politik uang di Pemilu 2019, Asep Mukhsin (AM), oknum Komisioner KPU Kabupaten Karawang bakal dipenuhi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Melihat fakta persidangan kemarin di DKPP, kami optimis Asep Mukhsin diberhentikan selamanya alias dipecat,” kata Komisioner Bawaslu Kabupaten Karawang, Roni Rubiat Machri, kepada Prasastijabar.com, Rabu (14/8/2019).

Menurut Roni, hasil klarifikasi 12 PPK oleh Bawaslu tidak jauh berbeda apa yang disampaikan 12 PPK waktu dipersidangan di DKPP, di antaranya adanya sejumlah pertemuan, pemberian sejumlah uang.

“12 PPK pun mengaku diajak oleh AM dan dilindungi oleh AM, meskipun AM berkelit tapi faktanya jelas,” ungkap Roni.

Baca juga : Terungkap Dalam Sidang DKPP, Asep Mukhsin Diduga Terima Uang Rp742,8 Juta Dari Kusnaya

Roni menjelaskan, pihaknya berpegang pada aturan Pasal 8 dalam DKPP Nomor 2/2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, yakni pada huruf h disebutkan penyelenggara pemilu menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa, janji atau pemberian lainnya dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, dan tim kampanye kecuali dari sumber APBN/APBD sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Juga dalam huruf l, yakni menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta Pemilu tertentu.

“Pertemuan yang terjadi antara mereka lebih dari satu kali, pemberian uang pun tidak hanya transfer pada tanggal 15, tapi sebelumnya juga terjadi pemberian sejumlah uang oleh Kusnaya kepada mereka,” jelasnya.

Baca juga : Heboh Kasus Dugaan Jual Beli Suara Pileg 2019, Ini Keputusan Bawaslu Karawang

Roni pun menyesalkan sikap AM. Semestinya sebagai Divisi Hukum KPU Kabupaten Karawang yang notabennya sebagai pimpinan 12 PPK, AM harus bisa mencegah terjadinya pertemuan dan pemberian sejumlah uang itu.

“Ini AM malah memfasilitasinya. Sudah tahu itu salah, malah tidak dicegah,” ujarnya.

Roni pun membandingkan kasus AM dan 12 PPK dengan kasus empat Panwascam yang dipecat lantaran hanya bertemu satu kali dengan seorang caleg.

“Mereka yang cuman satu kali saja dipecat, apalagi AM yang lebih dari sekali bertemu dan menerima sejumlah uang. Jadi kami optimis AM bakal dipecat oleh DKPP,” pungkasnya. (red).

Baca juga : Hari Ini, Oknum Komisioner KPUD Karawang AM Akan Diadili DKPP Atas Kasus Dugaan Jual Beli Suara Pemilu 2019

Baca juga

Leave a Comment