Nace: Kasus Jual Beli Suara Bebas Pidana Pemilu Jadi Preseden Buruk Demokrasi

Nace Permana

KARAWANG – Tokoh masyarakat Karawang, Nace Permana menyayangkan keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Tim Sentra Gajjumdu Kabupaten Karawang yang menyatakan perkara kasus jual beli suara antara Caleg Perindo, EK. Budi Santoso dengan oknum Komisioner KPU dan 12 PPK tidak bisa diteruskan sebagai tindak pidana pemilu.

Ketua Lodaya tersebut menilai, keputusan itu bisa menjadi preseden buruk masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Karena, kata Nace, suatu saat, bisa saja terjadi kasus yang sama kembali terulang. “Kalau dilihat dari unsurnya sebenarnya sudah cukup. Bawaslu mungkin enggak mau pusing,” kata Nace kepada prasastijabar.com. Jumat (12/7/2019).

Nace menyayangkan hal itu, karena tidak adanya bukti print out yang menjadi alasan yang subjektif. Bawaslu, kata Nace, seharusnya bisa menelusuri lebih dalam bukti tersebut demi terciptanya demokrasi yang sehat. “Enak dong pelakunya bisa melenggang (bebas),” ujar Nace.

Nace mendesak agar tetap ada sanksi bagi para pelaku yang terbukti terlibat dalam kasus dugaan jual beli suara pada Pemilu 2019 ini. Minimal, ujar Nace, para pelaku tidak boleh lagi terlibat dalam ajang pemilu.

Sementara, Divisi Penanganan Perkara Bawaslu Kabupaten Karawang, Roni Rubiat Machri mengatakan, meski di materi pidana pemilu tidak bisa diteruskan, untuk materi kasus dugaan pelanggaraan kode etik itu sudah cukup bukti kuat untuk diteruskan ke DKPP.

Pasalnya ada peristiwa pertemuan antara penerima dan pemberi, kemudian pihak penerima dan pemberi sudah mengakui ada transaksi uang ketika peristiwa pertemuan itu terjadi.

“Sanksi moral efek pelanggaran kode etik itu lebih berat dibanding saksi pidana,” ungkapnya.

Roni menambahkan, bila terbukti melanggar kode etik maka yang bersangkutan akan dicopot dari jabatannya dan tidak boleh lagi menjadi penyelenggara seuumur hidup. Sementara bila dikenai pidana pemilu, maka yang bersangkutan masih bisa jadi penyelenggara pemilu setelah lima tahun bebas dari menjalani hukuman.

“Pelanggar kode etik selain nama baiknya tercemar dirinya juga tidak bisa lagi jadipenyelenggara pemilu selamanya,” pungkasnya. (naz/tif)

Baca juga

Leave a Comment