Suasana Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta.
PURWAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang belum lama ini dilantik di sejumlah daerah, diharapkan berperan sebagai lembaga yang mengemban misi pengelolaan konflik dan peran integratif dalam masyarakat.
Dan secara konseptual memegang sejumlah peranan penting sebagai agen perumus agenda bagi masyarakat di tingkat kabupaten yang diwakilinya.
Untuk itu, sosok Ketua DPRD sebagai pemimpin di lembaga tersebut hendaknya benar-benar bisa menguasai permasalahan tersebut. Secara akademis, SDM seorang ketua dewan juga harus mumpuni.
Penunjukannya tidak hanya semata soal politis.
“Karena lembaga wakil rakyat ini berlaku sebagai mitra dari eksekutif, tentunya sebagai ketua harus dituntut mempunyai wawasan mengenai birokrasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal itu,” kata Ketua Gerakan Moral Masyarakat Purwakarta (GMMP) Hikmat Ibnu Ariel , melalui selulernya. Rabu, (7/8/2019).
Di Kabupaten Purwakarta, Partai Golkar menjadi pemenang pada Pileg 2019 lalu dan berhak mendapatkan kursi Ketua DPRD. Terdapat juklak dan juknis diinternal partai berlambang pohon beringin tersebut yang mengatur, siapa saja dan apa syaratnya seorang kader dapat menduduki kursi empuk pimpinan dewan tersebut.
Keputusan Rapimnas V Partai Golkar Tahun 2013 pada lampiran Pedoman pemilihan dan penetapan pimpinan MPR RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Golkar pada Bab II perihal kriteria pada poin 3 mengisyaratkan Calon Ketua DPRD Kabupaten harus berpendidikan minimal Strata 1 (S1).
Untuk itu, ditambahkan Ariel, figur yang kiranya tepat adalah seorang yang bisa mengimbangi sikap kritis dari eksekutif secara akademis, berhubung di eksekutif berbagai latar belakang pendidikan ada, termasuk yang strata 2 dan 3.
“Ini kembali lagi menjadi domain partai politik pemenang Pemilu khususnya di Kabupaten Purwakarta. Latar belakang akademis harus jadi salah satu kriteria dalam menentukan atau menetapkan ketua dewan,” pungkasnya.
