Hari Ini, Oknum Komisioner KPUD Karawang AM Akan Diadili DKPP Atas Kasus Dugaan Jual Beli Suara Pemilu 2019

Komisioner Bawaslu Karawang, Roni Rubiat Machri/net.

KARAWANG-Kasus dugaan jual beli suara di Pemilu 2019 yang melibatkan oknum Komisioner KPU Kabupaten Karawang, AM, dan oknum 12 PPK serta oknum caleg Perindo, Kusnaya, tidak hanya berhenti di Bawaslu Kabupaten. Pasalnya, Bawaslu Kabupaten Karawang meneruskan kasus itu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Hari ini, Selasa (13/8/2019), DKPP akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan nomor perkara 220-PKE-DKPP/VIII/2019, bertempat di Kantor Bawaslu Kota Cirebon di Kawasan jalan Wahidin, sekira pukul 13.00 WIB.

Pengadu perkara ini adalah Kursin Kurniawa, Roni Rubia, Syarif Hidayat, Chales Silalahi dan suryana Hadiwijaya dengan teradunya adalah anggota KPU Kabupaten Karawang, AM.

Anggota Bawaslu Kabupaten Karawang, Roni Rubiat Machri, membenarkan agenda DKPP yang akan memeriksa AM terkait kasus yang menyedot perhatian publik Karawang itu.

“Informasi yang saya dapat dari rekan KPUD bahwa AM rencana akan hadir karena dari kemarin yang bersangkutan sudah menanyakan rute ke Bawaslu Cirebon,” ucap Roni kepada Prasastijabar.com, Selasa (13/8/2019).

Roni menjelaskan, pihaknya telah mengadukan AM dan 12 PPK ke DKPP, namun apakah ke-13 orang tersebut termasuk Kusnaya yang dijadikan saksi akan hadir atau tidak, bukan kewenangan pihaknya.

“Saya kurang tahu ya apakah selain AM akan hadir atau tidak,” bebernya.

Baca juga : Heboh Kasus Dugaan Jual Beli Suara Pileg 2019, Ini Keputusan Bawaslu Karawang

Asep dilaporkan diduga telah mengkoordinir 12 PPK di Karawang untuk menawarkan penggelembungan jumlah suara saat Pemilu 2019 di Karawang. Asep juga disebut mendapat uang senilai ratusan juta dari Kusnaya. Adapun ke-12 PPK mendapat uang dengan jumlah bervariasi, sekitar puluhan juta rupiah.

Sementara itu melalui situs http://dkpp.go.id/, Kepala Biro Administrasi DKPP, Bernad dermawan Sutrisno, mengatakan, pihaknya telah memanggil pengadu dan teradu lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar.

“Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp,” pungkas Bernad. (red).

Baca juga : Bawaslu Karawang, Roni : Sanksi Moral Lebih Berat Dibanding Sanksi Pidana

Baca juga

Leave a Comment