Dorong Percepatan Kawasan Wisata, Ketua DPRD Desak Pemda Karawang Miliki Perda Desa Wisata

Toto Suripto (keempat dari kanan) bersama anggota dewan lainnya saat kunker ke Bali.

KARAWANG-Guna mendorong percepatan pengembangan kawasan wisata di pelosok desa dan kampung, Ketua DPRD Karawang, Toto Suripto, mendesak Pemda Karawang untuk segera membuat Perda Desa Wisata.

Menurutnya, Perda tentang Desa Wisata itu sebagai langkah cepat dalam merespons perkembangan wisata di tingkat desa.

“Potensi wisata desa atau wisata di kampung-kampung cukup besar. Trennya menguat. Wisata desa ini memadukan antara keindahan alam, keberagaman budaya, edukasi, dan ekonomi kreatif. Cocok juga untuk wisata keluarga,” ujar H. Toto Suripto, Selasa (2/7/2019).

Dengan adanya perda tersebut, ucapnya, desa diberi ruang untuk mengembangkan desa-desa wisata yang nantinya di Perda itu telah diatur ruang lingkup, promosi desa, dan hal terkait lainnya.

Ketua DPRD Karawang, Toto Suripto.

“Ini juga upaya mendorong partisipasi publik dalam pengembangan wisata. Karena kami sepenuhnya sadar, tanpa partisipasi publik, termasuk warga desa, pariwisata tak bisa berkembang cepat,” ungkapnya.

Toto menjelaskan, seperti di ketahui setiap desa memiliki keunikan tradisi dan keberagaman budayanya diberi ruang untuk dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata. Selain itu, desa yang memiliki potensi alam dan produk lokal yang khas juga turut dikembangkan.

“Perda ini nantinya, akan mengatur bagaimana pengelolaannya, struktur organisasniya, serta usaha yang bisa dikelola di dalamnya. Kita juga dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga tanpa aturan yang berbelit-belit. Misalnya di daerah ada investor yang ingin membangun desa, masyarakat tinggal menyediakan lahan dan pengelolaannya melibatkan badan usaha milik desa (bumdes),” kata Politikus PDI Perjuangan Karawang ini.

Selain itu, lanjutnya, Perda Desa Wisata ini nantinya mengatur prinsip penyelenggaran desa wisata, pembangunan dan pengembangan desa wisata, kawasan strategis desa wisata, organisasi pengelolaan desa wisata, usaha pariwisata desa, hak/kewajiban dan larangan, koordinasi hingga pendanaan serta sanksi adminitrasi desa wisata.

“Termasuk juga bagaimana pengelolaan desa wisata hingga jenis usaha pariwisata desa yang ada di desa. Seperti penyediaan akomodasi, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman wisata,” pungkasnya. (red).

Baca juga

Leave a Comment