Puluhan masyarakat saat menggelar demo di depan Kantor Bupati mendesak forum e-Warong dibubarkan
CIANJUR-Puluhan warga yang tergabung dalam aliansi Gabungan Gerakan Masyarakat Bongkar Korupsi Cianjur (GGMBKC), menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pendopo Cianjur, terkait adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh Pemda Cianjur dalam program sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Dalam aksinya mereka menuntut PLT Bupati Cianjur, Herman Suherman, untuk membubarkan forum e-Warong dan suplayer BPNT se Kabupaten Cianjur karena diduga telah digunakan untuk kepentingan politik.
Tak hanya, itu mereka juga menuntut agar Kepala Dinas Sosial, Amad Mutawali, untuk segera diganti karena dinilai telah lalai selama menjabat kepemimpinannya.
Ketua Koordinator Lapangan GGMBKC, Tirta Jaya Pragusta, mengatakan, dalam program BPNT tersebut diduga telah terjadi korupsi dan kolusi, serta adanya monopoli yang dilakukan oleh Pemda Cianjur. Selain itu tim penyalur juga dinilai dirubah-rubah bentuk demi kepentingan politik.
“Aksi ini sebagai bentuk kepedulian kami akan keberlangsungan pembangunan dan perekonomian daerah yang bersih dari tindak pidana korupsi, terutama tindakan-tindakan yang merugikan keuangan Negara,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (25/8/2020).
Menurutnya, selain adanya monopoli yang dilakukan oleh Pemda Cianjur, pihak suplier juga dinilai telah mengambil keuntungan secara tidak wajar dari harga nilai sembako yang sangat mahal dengan kualitas sembako yang sangat buruk. Sehingga sangat merugikan KPM.
“Indikasi korupsi terstruktur juga dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan tim penyalur yang ikut-ikutan membuka E-warong. Selain itu banyaknya rekrutmen E-warong yang tidak sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku,” bebernya.
Mereka mendesak supaya PLT. Bupati Cianjur Herman Suherman segara mengganti suplayer dengan pedagang lokal Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), denga ketentuan yang berlaku, supaya para pelaku usaha kecil bisa mandiri dan mengurangi pengangguran di Kabupaten Cianjur.
“Dengan ini kami berupaya untuk menghadirkan kontrol sosial sebagai upaya keritik membangun terutam demi terselenggaranya good government, atau tata Kelola pemerintahan yang baik, sehingga dapat memberikan keadilan bagi masyarakat kecil yang tertindas,” ungkapnya.
Mereka berharap supaya PLT. Bupati Cianjur sebagai Kepala Pemerintah Daerah bisa mempertimbangkan dan menindak lanjuti keinginan dari masyarakat Cianjur.(wan/zak)
