Gustiawan.
KARAWANG-Bawaslu Karawang diminta tidak perlu ragu untuk menindak tegas para aparatur sipil Negara dan aparatur desa yang jelas-jelas lakukan politik praktis di masa Pilkada Karawang saat ini
“Kami melihat potensi pelanggaran atau kerawanan pada ASN dan Juga Aparatur Desa, oleh karenanya kami mendorong Bawaslu Karawang harus benar-benar jeli dan teliti mengawasi dan menindak jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dan juga aparatur desa” kata Koordinator Democracy and Electoral Empowerment Partenership (DEEP) Karawang, Gustiawan, kepada Prasastijabar.co.id, Sabtu (5/9/2020).
Menurut Gustiawan, di setiap perhelatan pemilihan kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, potensi itu selalu ada. Dipastikan oknum-oknum ASN dan aparatur Desa akan bermain guna memenangkan jagoannya masing-masing.
Baca juga : Jika Sudah Ditetapkan Sebagai Cabup, Cellica Siap Lepas Fasilitas Negara
“Saya melihat sampai saat ini kampanye-kampanye atau imbauan di ruang publik masih kurang, guna memberikan penjelasan kepada ASN dan aparatur desa untuk tidak menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon. Bawaslu harus menjelaskan mengenai sanksi dan konsekuensi yang akan diterima jika mereka mengabaikan aturan yang ada,” ujarnya.
Ia menyarankan, Bawaslu harus mengoptimalkan peran lembaga Adhoc dibawahnya seperti Panwascam dan juga PKD (pengawas tingkat desa), dengan bantuan lembaga adhoc ini Bawaslu akan lebih cepat mengidentifikasi potensi pelanggaran yang terjadi dilapangan.
Selain itu, sambungnya, pantauan terhadap akun-akun media sosial yang dimiliki oleh ASN dan aparat desa juga harus ditingkatkan, harus ada orang-orang yang khusus memelototi akun-akun medsos itu, jangan sampai mereka kecolongan.
“Euforia Pilkada 9 Desember nanti harus benar-benar berjalan sesuai dengan role yang ada, jangan ternodai oleh pelanggaran-pelanggaran yang kemudian berpotensi menciderai nilai luhur demokrasi,” tutupnya. (red).