Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto saat memberikan keterangan kepada media (Foto : Herman/Praja)
BOGOR-Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengaku miris mendapat curhatan sejumlah peserta didik baru melalui Direct Message (DM) di akun medsos pribadinya terkait persoalan zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB).
“Pak wali, dari pada kami keluar jutaan untuk bimbel, lebih baik keluar sedikit saja untuk domisili atau kos -kosan didekat situ sebelumnya.”
Itu salah satu curhatan yang diterima langsung Wali Kota.
“Saya miris terima ungkapan dari siswa siswi. Pola pikir seperti itu ada dimana -mana. Ratusan masuk ke akun media sosial saya,” ungkap Bima Arya Sugiato, usai konperensi pers di Ruang Sri Bima, Balai Kota Bogor di Jalan Juanda, belum lama ini.
Dia menuturkan, sistem zonasi PPDB jarak itu belum tepat, karena sebaran sekolah belum merata. Selain itu menimbulkan ketidakadilan bagi para peserta didik baru berprestasibsecara akademik, namun jauh dari zona sekolah yang diharapkan.
“Jadi bukan kualitas dulu. Tapi secara fisik pun belum merata. Ada blank spot. Daya tampung sekolah negeri belum mampu menampung,” tuturnya.
Penerapan PPDB Zonasi Jarak atau domisili yang merupakan kebijakan pemerintah pusat ini, telah menuai banyak persoalan dan menimbulkan kekacauan, sehingga kebijakan tersebut dikeluhkan para siswa dan orang tua.
Selain itu, lanjutnya, system zonasi memberikan disintensif kepada siswa dan siswi untuk bekerja keras. Sebab bobot nilai akademik yang diraih dan telah dipersiapkan melalui bimbingan belajar secara bertahun tahun dikalahkan hanya dengan persoalan jarak.
“Jadi apresiasi kerja keras nilai akademik yang menurut kami sangat substantif. Di mana pun, kapan pun masanya itu, harus mendapat penghargaan. Saya juga terima masukan dari akademisi yang keluar negeri dan lulus dari luar negeri. Jarak dekat itu di SD. Itu contoh di Jepang. SMP dan SMA lain lagi,” tutupnya. (man/tif).
